Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa

Authors

  • Suherman Suherman UPN Veteran Jakarta
  • Ali Imran UPN Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.33753/ijse.v1i1.8

Keywords:

status of land rights; welfar; village communities

Abstract

Most of Penyirapan villagers work in the agricultural sector, corn and palawija plantations covering an area of ??19 hectares, fisheries covering an area of ??15 hectares, traders, civil servants, laborers, etc. Land that is used as a place to live, plantations, agriculture, fisheries can be used as the livelihood of local residents, therefore land becomes a very important asset for the residents of Panyirapan Village to improve the welfare of the owners of the land in the Panyirapan village. However, the majority of the population has education only up to junior high and high school levels. Therefore they do not understand the law due to their low educational background. Local residents prefer farming, labor or gardening. Citizens' education is still low and lay about the law, so many legal cases that occur in the village, such as land disputes. The method used in the form of assistance is accompanied by counseling to the community, namely by providing explanations and discussions with the aim of activities so that the residents of Penyirapan understand the importance of the ownership status of land rights for their owners that can be used as residential land and productive land for the welfare of the Penyirapan village community. As a result of the activities in the facilitation, it turns out that almost 80% of the village residents have adopted a clear and strong land status based on land law in Indonesia.

Abstrak

Sebagian besar penduduk desa Penyirapan bekerja di sektor pertanian, perkebunan jagung dan palawija seluas 19 Ha, perikanan seluas 15 Ha, Pedagang, PNS, Buruh, dll. Tanah yang dijadikan tempat tinggal, perkebunan, pertanian, perikanan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian warga setempat, karenanya tanah menjadi asset yang sangat penting bagi warga Desa Panyirapan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dari tanah tersebut yang berada di desa Panyirapan. Akan tetapi, sebagian besar penduduknya mempunyai pendidikan hanya sampai tingkat SMP dan SMA. Karenanya mereka  kurang memahami hukum dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Warga setempat lebih memlih bertani, buruh atau berkebun. Pendidikan warga yang masih rendah dan awam tentang hukum, maka banyak perkara-perkara hukum yang terjadi desa tersebut, seperti sengketa tanah. Metode yang digunakan berupa pendampingan disertai penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan dan diskusi dengan tujuan kegiatan agar warga desa Penyirapan memahami begitu pentingnya status kepemilikan hak atas tanah bagi pemiliknya yang dapat digunakan sebagai lahan tempat tinggal dan lahan produktif untuk menuju kesejahteraan masyarakat desa Penyirapan. Hasil kegiatan dalam pendampingan ternyata banyak warga desa penyirapan hampir 80% telah mempunyai status tanah yang jelas dan kuat berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia.

Kata Kunci: status hak atas tanah; kesejahteraan; masyarakat desa

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdurrahman. (1983). Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta.

Arinanto, Satya. (2015). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia, Universitas Indonesia Fakultas Hukum.

Bachtiar. (2016). Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Vol. 3 No. 2.

Bryan, Garner A,. (2004). Black,s Law Dictionary, 8th Edition, West Thomas Business, US.

Efendi, Bahtiar. (2005). Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alum

Harsono, Budi. (2008). Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.

Mahfiana, Layyin. (2016). Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri, Buana Gender -Vol. 1, Nomor 1, Januari –Juni 2016.

Nasution, Adnan Buyung dalam Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Cendana Press.

Rhode, Deborah L, (2004). Access to Justice, Oxford University Press, New York.

Saleh, Kilkoda. (2000). Jurnal Sosiohumaniora Vol. 2, No. 3.

Santoso, Urip. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana.

Salamor, Yonna Beatrix. (2018). Pemberian bantuan Hukum bagi Masyakat Miskin di Kota Ambon, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Universitas Tarumanegara.

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Hastuti. (2005) Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

________________, Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Downloads

Published

2020-12-24 — Updated on 2022-06-21

Versions

How to Cite

Suherman, S., & Imran, A. (2022). Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. Indonesian Journal of Society Engagement, 1(1), 99–116. https://doi.org/10.33753/ijse.v1i1.8 (Original work published December 24, 2020)

Issue

Section

Articles